TNI berpolitik.?
Waktu reformasi yang mengemuka adalah bagaimana masukan militer ke barak. Mengapa? Tentara itu punya bedil. Bayangin aja, kalau orang punya bedil. Beda pendapat, emosi, peluru nyasar kejidat lawan. Kan kacau. Makanya tugas reformasi yang pertama adalah kembalikan tentara ke barak militer.
Engga usah ikutan politik. Diam saja. Syarat negara demokrasi memang tentara harus menjauh dari politik. Mereka harus bertransformasi
Walau sudah ada UU TNI dan dengan tegas memisahkan TNI dengan politik, namun dalam prakteknya tidak mudah. Era SBY ok lah.
TNI mati gaya. Karena SBY mantan Jenderal. Dia hapal kelakukan PATI TNI dan tahu bagaimana membendung nafsu TNI berpolitik.
Tetapi di era Jokowi yang sipil, TNI jadi mudah terpancing berpolitik. Terjadinya Aksi 412 tahun 2016 tidak akan berhasil tanpa dukungan tidak langsung dari TNI. Ya saat itu Gatot seperti main mata dengan tokoh islam. Hampir saja Jokowi jatuh.
Belajar dari pengalaman tahun 2016 itu, Jokowi mulai berpikir memilih panglima TNI berdasarkan personal, bukan profesional. Terpilihnya Hadi Tjahjanto menggantikan Gatot sebagai panglima TNI, itu karena hubungan personal Jokowi dengan Hadi sudah berlangsung lama sejak Hadi jadi Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) Adi Sumarmo, Boyolali, Jawa Tengah. Antar mereka sudah terjalin persahabatan. Saling menjaga.
Tapi karena Panglima TNI dipilih atas persetujuan DPR maka proses terpilihnya panglima juga tidak lepas dari transaksional antara Presiden dan DPR ( partai). “ Kalau panglima orang anda, ya Kasad orang saya atau sebaliknya.” Kata DPR. Jokowi tidak bisa berbuat banyak, Begitu sistemnya. Saat Hadi jadi panglima TNI, Kasad adalah Andhika yang jelas orang Mega.
Karena mertuanya adalah fungsionaris PDIP. Ketika Andhika jadi Panglima TNI, ya Dudung orang jokowi jadi Kasad.
Yang berbahaya dari terseretnya TNI dalam pusaran politik adalah lemahnya peran TNI sebagai alat politk negara sebagai pengawal NKRI. Peran strategis TNI sebagai tentara rakyat tidak lagi seutuhnya bisa diharapkan. Mereka cenderung pragmatis. Yang sangat berhaya juga adalah keberadaan POLRI juga masuk dalam pusaran Politik.
Sehingga sulit tegaknya demokrasi yang berbasis civil society. Karena law enforcerment jadi lemah. Kalau ini tidak segera dibenahi maka NKRI bisa bubar. Hanya masalah waktu..