eel way

Kena OTT, Wakil Ketua DPRD Jatim Diduga Terlibat Korupsi Penyaluran Hibah Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) STS (Sahat Tua P Simandjuntak) terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi pemberian dana hibah. Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, OTT tersebut digelar pada Rabu (14/12/2022) pukul 20.24 WIB. “Betul KPK ungkap dugaan korupsi dana hibah ke kelompok masyarakat dalam giat tangkap tangan Wakil Ketua DPRD Jatim, STS,” kata Firli dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (15/12/2022). Firli mengatakan, selain STS, KPK mengamankan beberapa orang lainnya dan menyita sejumlah uang tunai. Hal senada diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Dalam tangkap tangan itu, tim KPK mengamankan sejumlah uang. Saat ini, para terduga pelaku sedang menjalani pemeriksaan di Jawa Timur dan akan dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan lebih lanjut. “KPK mengamankan sejumlah uang sebagai barang buktinya,” kata Ghufron. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK A...

Firli Bahuri Siap Miskinkan Pejabat Yang Berani Korupsi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh pejabat tidak melakukan tindakan koruptif terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan petani. Pejabat yang berani korupsi terkait program petani bakal dibikin miskin. "Jika memiliki cukup alat bukti kuat, akan kami pilih opsi terberat bagi siapa pun tersangka korupsi program kesejahteraan petani, yakni hukuman penjara paling lama dengan pengembalian uang negara berikut denda, atau KPK miskinkan para koruptor melalui pasal tindak pidana pencucian uang," kata Firli, Minggu (25/09). Firli menegaskan bakal memproses hukum pejabat yang berani menghardik hak petani di Indonesia dengan pasal yang diperberat. Salah satu pemberatan pasal dengan pengusutan pencucian uang. Pejabat yang korupsi program petani dipastikan bakal dibikin miskin oleh KPK. NNN # FirliBahuri   # KPK   # Kesejahteraan   # Petani   # Indonesia   #...

Korupsi by design Dan Aktor Kemarin waktu rapat kerja Komisi X D PR dengan Kementrian Pendidikan, saya terhenyak. Ada anggaran Rp. 7 triliun yang tidak ada pos nya atau lebih bayar. Kasus Anies waktu jadi menteri pendidikan terulang lagi. Sementara gaji para guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di daerah, yang bahkan tertunggak hingga 9 bulan.  Saya sedih. Mengapa ? Negeri ini korupsinya sudah sistematik sekali. Tadinya saya sedih ketika Polri dikuasai oleh mafia internal. Dan mendukung pemerintah untuk bersih bersih Polri. Namun ternyata belum usai, datang lagi kasus Hakim Agung juga korup. Bukan hanya hakim agung tetapi juga didukung oleh sistem administrasi hakim seperti panitera, bahakan pengacara juga ikut ditangkap. Nah ini kementrian pendidikan yang diharapkan dari sana akan lahir anak didik yang bermoral ternyata juga miss management. Saya engga ngerti gimana seorang menteri dengan yang begitu strategis posisinya dan menyerapkan angg...

KASUS DUGAAN KORUPSI HELIKOPTER AW-101 SEGERA DISIDANGKAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas acara pemeriksaan (BAP) dugaan korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Dengan selesainya berkas tersebut, maka tersangka sekaligus Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh segera diadili dalam kasus ini. “Tim jaksa, telah menerima penyerahan Tersangka dan barang bukti dari tim penyidik untuk tersangka IKS (Irfan Kurnia Saleh) karena kelengkapan isi berkas perkara dari hasil pemeriksaan tim jaksa terpenuhi dan tercukupi,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (21/9). Dalam memudahkan proses penanganan perkara, KPK memperpanjang penahanan Irfan selama 20 hari ke depan, sampai 9 Oktober 2022. Penahanannya kini menjadi kewenangan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK. Jaksa KPK mempunyai waktu 14 haru kerja untuk menyusun surat dakwaan. Nantinya, Irfan akan menjalani persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). ...