eel way

Laporkan bila ada rumah tak layak huni untuk ikut program bedah rumah Kalau ada rumah tidak layak huni di sekitar tempat tinggalnya tolong segera laporkan ke RT agar diusulkan ke pihak Pemda agar mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR Jakarta (ANTARA) - Masyarakat diharapkan aktif melaporkan bila ada rumah yang tidak layak huni di sekitar tempat tinggalnya, agar rumah tersebut memperoleh bantuan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). "Kalau ada rumah tidak layak huni di sekitar tempat tinggalnya tolong segera laporkan ke RT agar diusulkan ke pihak Pemda agar mendapat bantuan bedah rumah dari Kementerian PUPR," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid dalam rilis di Jakarta, Kamis. Menurut Khalawi, pelaksanaan bedah rumah melalui Program BSPS yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR diyakini dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk bergotong royong membangun rumah yang layak huni...

Hadir Seremoni Wisuda ITS ke-127, Mensos Motivasi Wisudawan  Tangguh Hadapi Tantangan SURABAYA (19 MARET 2023)  - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) untuk berkarya di berbagai bidang. Tidak ada alasan bagi alumni ITS untuk tidak berkarya dan berprestasi. Di hadapan pimpinan perguruan tinggi, para dosen dan wisudawan, Mensos mencontohkan dirinya. Di posisi mana pun ia menorehkan prestasi, baik pada saat menjabat  Wali Kota Surabaya maupun saat sekarang Mensos. Baca Juga:  Patung Bunda Maria di Kuburan Keluarga Kulon Progo Ditutupi Terpal Biru, Warga: Ada yang Keberatan "Sebagai Mensos, itu bukan bidang saya. Banyak yang saya tidak tahu. Kalau tidak tahu saya bertanya kepada dosen-dosen saya di sini. Jadi kalau kalian tidak tahu, bisa bertanya kepada dosen kalian di sini," kata Mensos pada acara wisuda ITS ke-127 di Surabaya (19/03). Hadir dalam kesempatan itu Rektor ITS Prof. Dr. Ir. Mochamad A...

Patung Bunda Maria di Kuburan Keluarga Kulon Progo Ditutupi Terpal Biru, Warga: Ada yang Keberatan Patung Bunda Maria ditutup di sebuah kuburan keluarga pada Pedukuhan Degolan, Kalurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuburan itu berada dalam kompleks yang dinamai Sasana Adhi Rasa “Santo Yakobus”. Penutup patung menggunakan terpal besar warna biru. Video penutupan patung pun viral. Keluarga menutup patung itu setelah ada desakan dari sekelompok warga.  “Mereka (pemilik sasana yang) menutup karena ada sekelompok orang yang tidak sejuk, keberatanlah. Keberatan atas patungnya itu. Keinginannya kemarin ditutup dulu,” kata Wagino, penjaga sasana, Kamis (23/3/2023). Patung berdiri seperti pusat dari kompleks. Wagino menceritakan, Sasana Adhi Rasa merupakan kompleks makam yang disiapkan untuk pasangan suami istri pemilik kompleks. Pemiliknya sendiri bernama Yakobus Sugiharto, pengusaha besar alat rumah sakit dan ambulans. Sasana ...

Ganjar Tolak Israel Main di Piala Dunia U-20 di Indonesia, Begini Alasannya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut mendorong terobosan yang menolak Israel untuk tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U-20. Menurut Ganjar, sikap itu adalah perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama, Soekarno. Sebagai kader PDI Perjuangan, Ganjar memegang teguh amanat Bung Karno untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Baca Juga:  Patung Bunda Maria di Kuburan Keluarga Kulon Progo Ditutupi Terpal Biru, Warga: Ada yang Keberatan "Kita sudah tahu bagaimana komitmen Bung Karno terhadap Palestina, baik yang disuarakan dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok, dan maupun dalam Conference of the New Emerging Forces. Jadi ya kita ikut amanat beliau," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/3/2023). Sebagai gubernur, Ganjar juga mengamati meningkatnya aksi-aksi kekerasan di Palestina. Kemudian munculnya kelompok politi...

Imbas Laporan Rp 349 T, Mahfud Dicurigai Arteria Dahlan, PPATK Bakal Dipolisikan MAKI Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan memperingatkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Peringatan tersebut terkait soal adanya ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun terhadap pelanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Baca Juga:  Patung Bunda Maria di Kuburan Keluarga Kulon Progo Ditutupi Terpal Biru, Warga: Ada yang Keberatan “Setiap orang, itu termasuk juga menteri, termasuk juga menko (Mahfud), yang memperoleh dokumen atau keterangan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya, menurut UU ini wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut,” kata Arteria Dahlan dalam Rapat Kerja dengan PPATK di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip dari Kompas TV, Selasa (21/3/2023). Dalam Pasal 11 Ayat (1) UU itu disebutkan, ...

Cerita Tiara, Kena Pajak Bea Cukai Rp 600.000 untuk Oleh-oleh Makanan Seharga Rp 300.000 Unggahan video perihal pajak bea cukai sebesar Rp 600.000 untuk oleh-oleh seharga Rp 300.000 ramai di media sosial, TikTok. Unggahan tersebut diposting oleh akun TikTok @tiaranab_. "Kena Pajak Beacukai 600K buat oleh-oleh 300rb?!" tulisnya. Hingga Jumat (24/3/2023) sore, unggahan video tersebut telah dibagikan lebih dari 1.231 kali dan disukai lebih dari 6.894 warganet. @tiaranab_ ???? sudah benar menang selama ini gausah beli oleh-oleh, giliran mau bawa buat ponakan eh disuruh bayar karena dianggap bukan personal use???? #taatpajak ? Ghibli system. A sad and beautiful ballad(87172) - ????? Lantas seperti apa ceritanya? Cerita Tiara soal pajak bea cukai Rp 600.000 Warga Jakarta bernama Tiara Nabila menceritakan kejadian tersebut. Pengenaan pajak bea cukai sebesar Rp 600.000 itu bermula ketika ia bersama dua orang temannya pulang dari Thailand dan mendarat di Bandara Soekarno-H...

Ketum PP Muhammadiyah: Kalau Ada Larangan Buka Bersama, Seharusnya Juga Ada Larangan Konser Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pejabat pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggelar buka bersama selama Ramadhan. Kebijakan itu mendapatkan tanggapan dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Menurut Haedar, pemerintah dalam membuat kebijakan harus dilakukan secara koheren dan konsisten. Ia menambahkan jika buka bersama dilarang seharusnya konser musik juga ikut dilarang. Baca Juga:  Patung Bunda Maria di Kuburan Keluarga Kulon Progo Ditutupi Terpal Biru, Warga: Ada yang Keberatan "Kalau ada larangan buka bersama, seharusnya juga ada larangan konser. Lalu acara massal tingkat nasional. Jadi orang tidak akan bertanya konsistensi itu," ujar dia saat ditemui setelah membagi takjil di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat (24/3/2023). Haedar menegaskan kebijakan larangan ataupun pembatasa buka bersama sah-sah saja diberlaku...

Dibantu Waskita Karya, Mandor Proyek Masjid Sheikh Zayed Solo Bereskan Utang Warung Dibantu Waskita Karya, Mandor Proyek Masjid Sheikh Zayed Solo Bereskan Utang Warung PT Waskita Karya (Persero) Tbk membantu memfasilitasi penyelesaian kewajiban utang para mandor Proyek Masjid Sheikh Zayed Solo kepada Pemilik Warung pada Sabtu (18/03/2023). Para mandor yaitu Sugiyantoro, Sunandar, dan Guntur Mustofa menyatakan tidak ada maksud sama sekali untuk membuat kegaduhan dan permasalahan seperti ini. Dia minta maaf telah menjadi topik perbincangan di masyarakat hingga menjadi atensi Wali Kota Solo dan Waskita Karya. "Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," ujar Mandor dalam rilis pers diterima Kompas .com. Mereka juga meminta maaf kepada Waskita Karya atas permasalahan yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan Perseroan. Artinya masalah ini mutlak urusan antara pihak warun...

Pengamat: Ganjar Capres dan Prabowo Cawapres Lebih Berpotensi Menang, Tak Ada Lawan Sepadan Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berpotensi menang jika berduet pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ketimbang Prabowo-Ganjar, peluang kemenangan disebut lebih besar jika menempatkan Ganjar sebagai calon presiden (capres), sedangkan Prabowo sebagai calon wakil presiden (cawapres). “Lebih memungkinkan dan akan lebih memenangkan pertarungan sebenarnya kalau Ganjar capres, Prabowo cawapres. Kan begitu kalkulasi politik statistiknya,” kata Adi kepada Kompas .com, Selasa (14/3/2023). Prediksi ini bukan tanpa alasan. Menurut survei berbagai lembaga, Ganjar mengantongi elektabilitas kandidat capres tertinggi dengan angka elektoral tembus 30 persen. Gubernur Jawa Tengah itu berhasil menggeser posisi Prabowo yang elektabilitasnya kini berada di urutan kedua, berbalapan dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswed...

Usai Aniaya Mahasiswa, Taruna Akmil Diduga Anak Perwira Polisi Tawarkan Uang Damai Rp 15 Juta Seorang Taruna Akademi Militer (Akmil) berinisial MZH dilaporkan ke Polrestabes Medan dan Polisi Militer Medan, Sumatera Utara, usai diduga menganiaya mahasiswa kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Teuku Shehan Arifa Pasha. Paman Shehan, Teuku Yose Mahmudin Akbar mengatakan, setelah menganiaya Shehan, MZH yang diduga anak perwira polisi di Polresta Deli Serdang itu, sempat menawarkan uang Rp 15 juta sebagai tanda damai. Namun, tawaran tersebut ditolak keluarga Shehan karena uang itu tidak sepadan dengan biaya pengobatan korban yang mengalami luka cukup parah. "Kami sudah mencoba usaha damai awalannya. Kami mencoba mencari titik temu antara pihak pelaku dengan korban, tetapi tidak ada titik temu," kata Yose, Selasa (14/3/2023). "Tapi bukan itu, anaknya telah memukul anak kami. Kami mau memaafkan anaknya supaya enggak ribet-ribet, tapi caranya begitu, te...

Mendagri Ungkap Kemungkinan Pemilu 2024 Ditunda jika Perppu Ditolak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur fraksi-fraksi di Komisi II DPR menyepakati rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurutnya, keputusan itu menegaskan bahwa Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai rencana. "Semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 22 bahwa Perppu itu hanya dua opsinya, yaitu disetujui atau ditolak," kata Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR, Rabu (15/3/2023). Ia mengatakan, jika Komisi II menolak rancangan Perppu Pemilu, penundaan Pemilu 2024 bisa menjadi konsekwensinya. Sebab, pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan baru untuk mencabut perppu tersebut. "Akibatnya berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ...

Gibran: Terima Kasih Pak SBY Beserta Keluarga Gibran: Terima Kasih Pak SBY Beserta Keluarga   Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak bisa bertemu secara langsung dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama berkunjung ke Solo. Kunjungan SBY bersama putra sulung sekaligus Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan rombongan pengurus Partai Demokrat untuk memberikan dukungan Jakarta LavAni Allo Bank di Final Four Proliga di Sritex Arena, Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023) malam. SBY bersama dengan rombongan sempat menginap selama tiga hari di Solo. SBY bahkan menyempatkan waktu berkunjung ke Solo Indonesia Culinary Festival 2023 di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (11/3/2023) malam. Kendati tak bisa bertemu langsung dengan SBY, putra sulung Presiden Jokowi memberikan apresiasi kepada SBY yang telah menyempatkan waktu berkunjung ke beberapa tempat di Solo. "Ndak ada kesempatan (bertemu). Karena tidak ada jadwal. T...

Cerita di Balik Video Kapten Philip Disandera KKB, Ungkap Rindu Keluarga dan Ingin Pulang Video pilot pesawat Susi Air Kapten Philip Mark Mertens (37) bersama Egianus Kogoya, pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB), dan anak buahnya viral di media sosial. Dalam video itu, pilot asal Selandia Baru itu memberi kabar kondisinya dan pesan kepada keluarga yang menyentuh. "Maria dan Jacob aku menyayangi kalian dan sangat merindukan kalian, setiap hari saya selalu memikirkan kalian," kata dia. Sementara aparat Satuan Tugas (Satgas) Damai Cartenz saat ini sedang menyelidiki kebenaran video tersebut. Video itu diketahui disebar pertama kali olah Juru Bicara TPNB-OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka) Sebby Sambom. Berikut ini sejumlah fakta terkait video dan foto tersebut: 1. Sebut nama istri dan anak Dalam video yang beredar, Kapten Philip tampak menggunakan jaket berwarna hitam biru serta memakai celana paanjang. Lalu di sampingnya ada Egi...

Gerindra dan PDI-P Ngotot Harus Capres di Wacana Duet Prabowo-Ganjar Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ngotot Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tetap harus menjadi calon presiden (capres) terkait wacana duet Prabowo-Ganjar Prabowo. Sebab, PDI-P membalas wacana tersebut dengan menyebut bahwa kader merekalah yang seharusnya menjadi capres. "Patut diketahui bahwa hasil Rapimnas Partai Gerindra menjadi patokan kita itu calon presiden dari Partai Gerindra itu kan Pak Prabowo," ujar Dasco saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Dasco mengatakan, setiap partai pasti memiliki rencana dan keinginannya masing-masing di setiap pemilu. Oleh karena itu, apabila PDI-P memiliki rencana bahwa kadernya harus menjadi capres, Gerindra juga memiliki rencana yang sama. "Selama itu, hasil rapimnas enggak ada perubahan (Prabowo capres), ya tentunya masih begitu," katanya. Dasco mengungkapkan, Gerindra saat ini sedang semangat-se...

PPP Bicara soal Pertemuan "Koalisi Lebaran Bahagia" Berisi Elite PDI-P-Gerindra-PKB-PPP Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono angkat bicara mengenai pertemuan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani, Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman, dan Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal. Diketahui, keempatnya menamakan pertemuan tersebut sebagai "Koalisi Lebaran Bahagia". Mardiono mengatakan, pertemuan itu hanyalah diskusi pertemanan sebagai sesama politisi saja. "Ya tentu kan itu diskusi, diskusi pertemanan, diskusi-diskusi  sebagai seorang politisi. Sama-sama dengan politisi lah, ketemu di warung kopi. Ya sudah biasa ya," ujar Mardiono saat ditemui di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (13/3/2023). Mardiono mengungkapkan, di dalam politik, pasti dibutuhkan diskusi yang tidak formal untuk membahas sesuatu. Ia mengatakan, setiap partai politik punya cara untuk membangun sinergi antar partai. ...

Demokrat Tak Sepakat dengan Wacana Duet Anies-Sandi untuk Pilpres 2024 Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief tak sepakat jika Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dipilih menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Anies Baswedan. Ia menyatakan, Demokrat ingin cawapres untuk Anies merupakan figur yang merepresentasikan perubahan. “Bagi Partai Demokrat, sebetulnya siapa saja yang pro perubahan berpeluang untuk menjadi cawapres,” sebut Andi saat dihubungi Kompas .com, Senin (6/3/2023). Namun, lanjut Andi, Sandi dianggap tidak memiliki semangat perubahan tersebut. Ia menilai, Sandi merupakan figur yang lebih banyak bekerja sama dengan pemerintah saat ini. Apalagi, ia merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju. “Kalau Pak Sandiaga Uno kan bukan tokoh perubahan, tapi tokoh kolaborator kan,” ucapnya. Andi mengungkapkan, Demokrat tetap ingin Anies dan cawapresnya nanti bisa memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, Sandi bukan figur y...

Viral, Video Oknum Prajurit TNI Bentak Pengemudi Sienta Sambil Keluarkan Sajam Viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang oknum anggota TNI membentak pengemudi mobil Sienta sambil mengeluarkan senjata tajam jenis sangkur. Dari video yang diunggah akun Twitter @Heraloebss, awalnya tampak anggota TNI tersebut bertengkar dengan pengendara mobil Sienta berwarna putih. Kemudian, prajurit TNI tersebut kembali ke mobil miliknya sambil membawa sangkur dan mengeluarkannya, lalu menghampiri pengendara Sienta. Terdengar juga prajurit TNI tersebut membentak pengendara Sienta. Dari penelusuran, peristiwa itu terjadi di lampu merah Jalan MH Thamrin, Semarang, Jawa Tengah. Saat dikonfirmasi, Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel Inf Bambang Hermanto mengatakan, peristiwa dalam video itu sedang didalami.  "Masih didalami. Kalau sudah dapat datanya akan dirilis," tuturnya kepada Tribunjateng .com melalui WhatsApp, Minggu (5/3/2023). Hingga saat ini belum diketahui alasan oknum ...

Mulai Hari Ini, ASN Disdikbud NTT Juga Masuk Kantor Pukul 05.30 Wita Aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk kantor pukul 05.30 Wita mulai hari ini, Senin (6/3/2023). Pantauan Kompas .com, Senin subuh, terlihat sejumlah ASN mendatangi kantor yang berada di Jalan Jenderal Soeharto, Kelurahan Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, pada pukul 05.00 Wita. Para ASN ada yang datang menggunakan kendaraan pribadi, diantar, dan ada yang menggunakan kendaraan umum. Tiba di kantor, mereka lalu menuju tempat absen digital, kemudian berkumpul di halaman kantor. Selanjutnya para ASN menari dan berdoa bersama, yang dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi. Setelah itu, pada pukul 06.10 Wita, semua ASN lalu masuk ke dalam ruangan masing-masing untuk memulai aktivitas mereka. Disebut bentuk revolusi mental Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan, ASN...

Jimly Asshiddiqie: Tak Ada Kewenangan Pengadilan Perdata soal Pemilu, Hakimnya Layak Dipecat Jimly Asshiddiqie: Tak Ada Kewenangan Pengadilan Perdata soal Pemilu, Hakimnya Layak Dipecat MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie berkomentar keras soal putusan perdata Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terkait proses verifikasi partai politik peserta Pemilu 2024. Putusan perkara perdata ini antara lain meminta penghentian tahapan pemilu yang adalah ranah hukum pemilu dan bukan kewenangan pengadilan perdata. Menurut Jimly, hakim perkara tersebut layak dipecat. Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) diminta turun tangan. "Secara umum kita tidak boleh menilai putusan hakim karena kita harus menghormati peradilan. Tapi ini keterlaluan. Hakimnya layak dipecat. Bikin malu," ujar Jimly, dalam perbincangan dengan Kompas .com, Kamis (2/3/2023) malam. Putusan pengadilan, tegas Jimly, seharusnya dilaw...

Pola "Geng" Pegawai Pajak Samarkan Kekayaan Ditelusuri, KPK: Itu Canggih Banget Pola "Geng" Pegawai Pajak Samarkan Kekayaan Ditelusuri, KPK: Itu Canggih Banget Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, anggota ‘geng’ di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki pola yang sangat canggih dalam menyamarkan harta kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, geng tersebut tidak merujuk pada komplotan sejumlah orang seperti anak sekolah. Sejumlah orang-orang di kementerian tersebut saling berhubungan karena irisan riwayat pendidikan dan karir. Pahala mengaku, pihaknya belum berhasil memahami secara utuh pola-pola penyamaran sejumlah aset mereka. Ia mengaku membutuhkan waktu untuk mempelajari ‘geng’ tersebut. “Saya kan ilmunya rendah. Jadi saya butuh melihat dulu gerakan silatnya kayak apa, sebulan lagi saya baru bisa,” kata Pahala saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kami...

Saat AG Pacar Mario Mengaku Terpuruk, Mengadu ke KPAI dan Minta Ruang untuk Ungkap Fakta!! Saat AG Pacar Mario Mengaku Terpuruk, Mengadu ke KPAI dan Minta Ruang untuk Ungkap Fakta... AG (15), pacar Mario Dandy Satrio (20), disebut dalam kondisi terpuruk setelah terseret kasus penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap anak pengurus GP Ansor berinisial D (17). Kuasa hukum AG, Mangatta Toding Allo, mengungkapkan bahwa kliennya terpuruk karena pemberitaan yang beredar di media. "Kondisinya kalau kami memantau memang sedang sangat terpuruk ya, sedang menurunlah," kata Mangatta di Kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2023). Mengadu dan minta perlindungan KPAI Dalam kesempatan itu, Mangatta mengaku telah mengadu kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan meminta KPAI membantu mengawasi proses peradilan kasus penganiayaan D. Mangatta juga meminta KPAI melindungi AG. "Pertimbangan meminta perlindungan KPAI kar...