Dosen Unair: Munir Said Thalib Lebih Layak Jadi Pahlawan Nasional Daripada Soeharto!
 |
| Almarhum Munir Said Thalib Tokoh HAM |
EELWAY - Berdasarkan sumber narasi yang didapat dari Kompas.com (11 November 2025), dosen sejarah Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Pradipto Niwandhono, menilai aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib lebih layak menyandang gelar Pahlawan Nasional dibanding Presiden ke-2 RI, Soeharto.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh, termasuk Soeharto, Gus Dur, dan Marsinah, pada peringatan Hari Pahlawan Nasional. Namun, keputusan pemberian gelar tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan akademisi.
Menurut Pradipto, Soeharto belum layak diberi gelar pahlawan karena 'menurut standar hukum internasional Soeharto adalah pelaku pelanggaran hak kemanusiaan.' la menilai, banyaknya kasus pelanggaran HAM di masa Orde Baru, terutama saat lengsernya Soeharto pada Mei 1998, menjadi bukti sejarah yang tak bisa diabaikan. la juga menegaskan bahwa penganugerahan tersebut 'akan mencederai cita-cita demokrasi di Indonesia,' sebab bertentangan dengan semangat reformasi dan perjuangan keadilan yang telah dibangun sejak 1998.
Lebih lanjut, Pradipto menilai keputusan itu menunjukkan adanya impunitas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, di mana 'pemerintah membawa Indonesia untuk menjadi negara yang memberikan impunitas pada orang-orang tertentu.' la menyebut kondisi ini sebagai cerminan masyarakat yang kini lebih mengutamakan stabilitas negara dan religiusitas ketimbang demokrasi.
Sebagai perbandingan, ia menegaskan bahwa Munir, dengan perjuangannya dalam kasus HAM, 'lebih pas' untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional. [Source- Kompas.com]
 |
| Usai Dedi Mulyadi, Giliran Bobby Nasution Menantu Jokowi Bantah Purbaya soal APBD Sumut di Bank Beberapa hari terakhir, pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) sejumlah pemerintah daerah (pemda) jadi sorotan. Para pemda yang masuk dalam daftar ikut bersuara. Sebelumnya ada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi menantang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membuktikan tudingan bahwa dana APBD Jawa Barat senilai Rp 4,17 triliun mengendap di bank dalam bentuk deposito. Kini giliran Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Menantu Jokowi itu menanggapi data Menkeu Purbaya yang menyebut terdapat Rp 3,1 triliun dana Pemprov Sumut yang belum direalisasikan. Bobby mengatakan, berdasarkan data yang diperoleh sejauh ini, dana yang belum direalisasikan hanya tinggal Rp 990 miliar. "RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kami cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana Rp 990 miliar. Nanti coba, apakah kami salah input?" ujar Bobby saat ditanya wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (21/10/2025). #infonew #semuaorang #rakyatbersuara |
Komentar