MOMEN Dubes Israel Ngamuk soal Palestina Jadi Anggota, Hancurkan Kertas Piagam PBB di Mesin Mini
- Duta besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Gilad Erdan, menyampaikan pidato dengan nada yang tinggi di sesi khusus Sidang Majelis Umum PBB, Jumat (10/5/2024) waktu setempat di Markas Besar PBB, New York.
Dalam kesempatan tersebut, negara yang masuk sebagai anggota PBB diminta suara guna menekan Dewan Keamanan PBB agar memberikan keanggotaan penuh Palestina. “Hari ini akan menjadi hari yang buruk. PBB, sebuah organisasi yang didirikan setelah pembunuhan sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi, tidak menyembunyikan piagam pendiriannya dan terus memajukan rezim genosida lainnya yang mengancam keberadaan orang-orang Yahudi,” ujar Gilad Erdan di depan anggota PBB. Ia pun menghela napas panjang setelah menyampaikan pendapatnya dengan nada tinggi.
“Aku akan kasih kaca ke kalian. Ini adalah kaca kalian,” tambahnya sembari mengambil mesin penghancur kertas mini yang ia bawa ke podium.
“Ini adalah cermin Anda sehingga Anda dapat melihat dengan tepat apa yang Anda lakukan terhadap Piagam PBB dengan pemungutan suara yang destruktif ini,” jelas dia. Gilad Erdan pun memasukkan Piagam PBB ke mesin penghancur kertas mini tersebut. “Kalian mencabik-cabik Piagam PBB dengan tangan kalian sendiri,” kata dia di tengah-tengah suara mesin penghancur kertas mini.
“Kalian memalukan,” ucap Gilad Erdan menutup pidatonya.
Setelah itu, anggota PBB pun diminta untuk memberikan suara terkait keanggotaan penuh Palestina.
Indonesia dan 142 negara lain dari 193 negara setuju untuk menjadikan Palestina sebagai anggota PBB. Namun, ada sembilan negara tidak setuju, diantaranya Amerika Serikat dan Israel dan 25 negara abstain.
Resolusi tersebut tidak otomatis menjadikan Palestina sebagai negara anggota PBB karena memang harus disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, adanya hasil dari majelis ini, bisa menjadi rekomendasi ke Dewan Keamanan PBB untuk mempertimbangkan kembali masalah tersebut dengan baik.
Sebelumnya, pada 18 April 2024, Amerika Serikat sempat mem-veto draf resolusi Palestina menjadi anggota PBB.
Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul tujuh bulan setelah perang antara Israel dan kelompok Hamas di Jalur Gaza di bulan Oktober 2023, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh PBB dianggap ilegal.
Pengamat Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, sebelum pengambilan suara, sempat menceritakan dampak buruk perang yang sedang berlangsung di Gaza.
Lebih dari 35.000 warga Palestina tewas, 80.000 lainnya terluka, dan lebih dari dua juta orang mengungsi. “Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan arti kehilangan dan trauma tersebut bagi warga Palestina, keluarga mereka, komunitas mereka, dan bagi bangsa kita secara keseluruhan,” katanya.
Dia menambahkan bahwa warga Palestina di Gaza telah terdesak ke pinggiran Jalur Gaza, ke ambang kehidupan dengan bom dan peluru yang menghantui mereka. Mansour menyoroti bahwa meskipun terjadi serangan dan kehancuran, bendera Palestina berkibar tinggi dan bangga di Palestina dan di seluruh dunia.
Menurutnya, itu menjadi simbol yang dikibarkan oleh semua orang yang percaya pada kebebasan dan pemerintahan yang adil.
Tiongkok dan Rusia Dukung
Duta Besar, Fu Cong dari Tiongkok mengatakan bahwa Palestina harus mempunyai status yang sama dengan Israel dan rakyat Palestina harus menikmati hak yang sama dengan rakyat Israel. “Merupakan tanggung jawab bersama komunitas internasional untuk mendukung dan memajukan proses kemerdekaan Palestina, serta memberikan dukungan kuat bagi penerapan solusi dua negara dan perdamaian abadi di Timur Tengah,” ujarnya.
Dia mencatat bahwa dalam masalah Palestina-Israel, Amerika Serikat berulang kali menggunakan hak vetonya dalam upaya yang tidak dapat dibenarkan untuk menghalangi upaya komunitas internasional untuk memperbaiki ketidakadilan historis yang telah lama terjadi di Palestina. “Itu tidak sepadan dengan peran negara besar yang bertanggung jawab,” ujarnya.
“Tiongkok menyambut baik resolusi bersejarah ini, yang mencerminkan keinginan komunitas internasional,” kata Duta Besar Fu.