Paulus Waterpauw: Bikin Malu! Lukas Enembe Kalah Judi Rp 500 Miliar



- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw meminta Gubernur Papua Lukas Enembe untuk mengundurkan diri dari jabatannya pasca ditetapkan tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai anak Papua, Paulus merasa malu melihat kelakukan Lukas. "Saya anak Papua, ya. Jangan dipikir saya anak pendatang. Saya juga punya hak berbicara. Saya anak Papua asli," kata Paulus di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (29/9/2022).


LUKAS ENEMBE; ANTARA KORUPSI DAN KONSPIRASI POLITIK ?
Betapa kaget saat membaca berita penetapan tersangka oleh KPK kepada Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., M.H. atas dugaan korupsi yang menjeratnya, Gubernur yang dikenal berkharismatik dan mempunyai pengaruh besar di tanah Cenderawasih, sangat disayangkan dengan kenyataan yang harus ditelan pahit oleh sang Gubernur karena telah disangkakan menyalahgunakan kekuasaannya (abuse of power) demi mendapatkan uang rakyat yang bukan haknya.

Dugaan mega korupsi yang diperkirakan oleh KPK bukan kaleng-kaleng alias amat besar, ada beberapa bukti kuat dugaan gratifikasi senilai Rp. 1 Miliar serta aliran dana tidak wajar yang mencapai Rp.500 miliar artinya jika sangkaan yang ditemukan lembaga anti rasuah benar terbukti secara hukum, maka dana Otonomi Khusus yang dikucurkan selama masa kepemimpinan Lukas Enembe lebih dari Rp. 500 triliun boleh jadi telah disunat oleh Gubernur, tetapi semua dugaan tersebut harus dibuktikan oleh pihak KPK ataupun dibantah oleh Lukas Enembe berdasarkan data-data dan fakta yang diyakini benar, maka penerapan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap keadilan dalam hukum.

Setelah ditetapkannya sebagai tersangka, maka masyarakat pendukung Lukas Enembe melarangnya agar tidak meninggalkan tanah Papua hal ini telah diutarakan oleh kuasa hukumnya, Stefanur Roy Rening yang menyatakan jika ingin memeriksa beliau harus datang ke tanah Papua karena masyarakat masih melarangnya keluar, meskipun dalam beberapa hari kemudian beliau sendiri memutuskan dengan berani dan yakin akan berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat untuk membuktikan bahwa dirinya tidaklah seperti yang disangkakan oleh pihak KPK, dengan syarat memenuhi kelayakan kesehatan untuk bepergiaan, diketahui bahwa Lukas Enembe menderita penyakit Stroke sejak tahun 2015 dan sakit Ginjal hingga harus rutin melakukan pengobatan ke luar negeri.

Melalui kuasa hukum Gubernur Papua dalam wawancaranya pada acara Rossi di Kompas TV (23/9/2022) meyakini bahwa kasus yang menjerat Lukas adalah bagian dari konspirasi politik untuk mencoba menjatuhkan Lukas dari tahta kekuasaannya karena munculnya nama Paulus Waterpauw sebagai utusan istana, ingin dipaksakan mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua tetapi karena tidak mendapatkan rekomendasi dari 9 partai koalisi pendukung Gubernur akhirnya Paulus gagal.

Disisi lain, pihak KPK mendapatkan fakta-fakta yang dijadikan bukti dugaan praktek money laundry (pencucian uang) atas perbuatannya yang doyan berada di meja judi, dilansir di tempo.co tertanggal 19 Juli 2022, diduga diambil dari rekaman Closed Circuit Television Marina Bay Sands, pusat hiburan terpadu dengan fasilitas Kasino di Singapura, bahkan dikutip pada judul berita pada situs detik.com (24/9/2022) menyebutkan “Momen Lukas Enembe Tertangkap Kamera Main Judi Kasino di Malaysia-Filipina” beredarnya foto-foto judi Lukas ternyata dibenarkan oleh Kuasa Hukumnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa permainan judi di Kasino bukanlah permainan kelas bawah, tetapi mereka adalah para pemain elit, kaya, dan berpengalaman sehingga wajar ratusan bahkan miliaran rupiah bisa jadi berputar di meja judi tentunya untuk mengundi nasib keberuntungannya. Akibatnya pemain judi akan gelap mata dan ketagihan terhadap permainan yang membawa kebentungan sesaat itu dan apapun bisa dilakukan demi mengikuti judi yang menjanjikan kemenangan uang banyak.

Ironisnya, kondisi masyarakat Papua berbanding terbalik dengan gaya hidup Lukas Enembe yang hidup dalam kemewahan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah penduduk miskin di Papua pada Maret 2022 mencapai 922,12 ribu orang, angka ini setara dengan 26,56% dari total penduduk di provinsi tersebut.

Topeng kemiskinan masyarakat boleh jadi dimanfaatkan oleh para elit di daerah untuk meraup keuntungan banyak, meskipun hal ini boleh jadi tidak terjadi pada Lukas Enembe yang dikenal kharismatik, baik, dan peduli dengan masyarakatnya.

Lebih ironis lagi, ternyata Provinsi Papua telah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara berturut-turut sebanyak 8 kali, padahal WTP inilah yang didewa-dewakan oleh para Kepala Daerah bahwa mereka adalah orang bersih dari korupsi, ternyata asumsi tersebut dibantah petinggi negara bahwa tidak ada hubungannya antara penilaian WTP dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat. Jika dipikirkan dengan menggunakan logika sehat, ini adalah fakta yang aneh tapi nyata, mungkin kalau 1 atau 2 kali saja mendapatkan WTP boleh jadi ada yang terlewatkan dalam memeriksa keuangan yang ditelusuri oleh BPK terhadap tata kelola keuangan pemerintah Provinsi Papua tetapi 8 kali berturut-turut mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian eh sekarang dipublikasikan ada transaksi yang Tidak Wajar dengan besaran diperkirakan mencapai setengah triliun rupiah. Ini bukan uang kecil bos, ini uang gede sekali masa sih selama ini tidak ditahu ? <2/span>


Darmin Hasirun
Akademisi

Posting Komentar

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Lebih baru Lebih lama