Tanggapi Harga BBM Naik, Ma'ruf Amin: BBM Seharusnya Tidak Diberi Subsidi
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat kunjungan kerja (kunker) di Palembang.
Ma'ruf Amin menyebut bahwa keputusan Presiden Joko Widodo tersebut bukan kenaikan, melainkan normalisasi terhadap harga BBM.
"Sebetulnya itu bukan kenaikan, tapi penyesuaian atau normalisasi harga pada keekonomian," kata Ma'ruf Amin saat dikutip dari TribunSumsel.com , Rabu (7/9/2022).
"BBM itu kan seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat itu saya kira,” tambahnya.
Dengan demikian, BBM tidak lagi diberikan subsidi, melainkan subdisi tersebut diberikan secara tunai dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran.
"Saya kira yang harus dipahami, yang dilakukan pemerintah saat ini melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM," kata Ma'ruf Amin.
Wapres tidak membantah bahwa ada dampak dari kebijakan tersebut yaitu kenaikan harga BBM, namun menurutnya itu juga karena adanya situasi global dan krisis energi di seluruh dunia.
"Dampak kenaikan ada, apakah itu berpengaruh pada kemiskinan ekstrim. Karena kita sudah memberikan bantalan maka diharapkan tidak terlalu berpengaruh," katanya
Dia mengklaim bahwa subsidi BBM saat ini belum tepat sasaran, sehingga dilakukan penataan ulang agar orang yang menerima benar-benar berhak.
"Memberikan hak, pada orang yang berhak. Maka itu diambil, dan diberikan nama Bansos. Maka kita mulai lakukan penantaan untuk bantuan subsidi BBM ini," katanya
Diberitakan sebelumnya, kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah membuat seluruh mahasiswa dan kalangan buruh melakukan aksi demo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah tak melarang masyarakat melakukan aksi demo penolakan kenaikan BBM.
Hanya saja, ia meminta agar aspirasi itu disalurkan tanpa melakukan kekerasan.
“Saya kira paham di negara demokrasi aspirasi itu kan boleh disalurkan, karena itu demo tentu bagian dari demokrasi. Tapi yang kita harapkan tidak anarkis tidak menimbulkan kegaduhan disampaikan secara wajar saja,” kata Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022)...
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat kunjungan kerja (kunker) di Palembang.
Ma'ruf Amin menyebut bahwa keputusan Presiden Joko Widodo tersebut bukan kenaikan, melainkan normalisasi terhadap harga BBM.
"Sebetulnya itu bukan kenaikan, tapi penyesuaian atau normalisasi harga pada keekonomian," kata Ma'ruf Amin saat dikutip dari TribunSumsel.co
"BBM itu kan seharusnya tidak diberi subsidi, tapi subsidinya berupa bansos kepada masyarakat itu saya kira,” tambahnya.
Dengan demikian, BBM tidak lagi diberikan subsidi, melainkan subdisi tersebut diberikan secara tunai dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) agar tepat sasaran.
"Saya kira yang harus dipahami, yang dilakukan pemerintah saat ini melakukan penataan kembali pemberian subsidi BBM," kata Ma'ruf Amin.
Wapres tidak membantah bahwa ada dampak dari kebijakan tersebut yaitu kenaikan harga BBM, namun menurutnya itu juga karena adanya situasi global dan krisis energi di seluruh dunia.
"Dampak kenaikan ada, apakah itu berpengaruh pada kemiskinan ekstrim. Karena kita sudah memberikan bantalan maka diharapkan tidak terlalu berpengaruh," katanya
Dia mengklaim bahwa subsidi BBM saat ini belum tepat sasaran, sehingga dilakukan penataan ulang agar orang yang menerima benar-benar berhak.
"Memberikan hak, pada orang yang berhak. Maka itu diambil, dan diberikan nama Bansos. Maka kita mulai lakukan penantaan untuk bantuan subsidi BBM ini," katanya
Diberitakan sebelumnya, kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan pemerintah membuat seluruh mahasiswa dan kalangan buruh melakukan aksi demo.
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah tak melarang masyarakat melakukan aksi demo penolakan kenaikan BBM.
Hanya saja, ia meminta agar aspirasi itu disalurkan tanpa melakukan kekerasan.
“Saya kira paham di negara demokrasi aspirasi itu kan boleh disalurkan, karena itu demo tentu bagian dari demokrasi. Tapi yang kita harapkan tidak anarkis tidak menimbulkan kegaduhan disampaikan secara wajar saja,” kata Ma'ruf Amin saat kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (7/9/2022)...
Komentar